berita nasional

Rohingya Adalah Kita!


Pekan ini, gambar-gambar para pengungsi Rohingya terombang ambing di lautan menggedor kembali kemanusiaan kita. Setelah beberapa waktu yang lalu tenggelamnya para pengungsi di lautan Mediterania membongkar aib negara-negara Eropa yang gemar berceramah tentang hak asasi manusia,para pengungsi ini hadir di depan pintu kita. Menguji apakah kita masih percaya pada kesetaraan dan persaudaraan manusia.”Setelah beberapa waktu yang lalu tenggelamnya para pengungsi di lautan Mediterania membongkar aib negara-negara Eropa yang gemar berceramah tentang hak asasi manusia,para pengungsi ini hadir di depan pintu kita”Respon dari negara-negara tetangga, termasuk negara-negara ASEAN maupun negara-negara mayoritas Muslim, juga mendapatkankecaman dari berbagai pihak. Thailand, Malaysia, dan Indonesia disebut-sebut sedang melakukan “pingpong maritim”. Barangkali mengikuti keteladanan Australia, parapengungsi dicegah mendarat dan didorong ke negara lain.Untungnya ada para nelayan Aceh yang menyelamatkan muka kita sebagai bangsa dengan memandu para pengungsi ke pantai. Beruntung pula kita memiliki lembaga-lembaga kemanusiaan yang merespon peristiwa ini dengan cepat (sebagian bahkan sudah terlibat dalam membantu pengungsi Rohingya jauh sebelum peristiwa terakhir ini).Mengapa krisis pengungsi Rohingya ini terjadi? Mengapa respon negara-negara tetangga seperti itu? Lalu, dengan kondisi tersebut, apa yang bisa kitalakukan?Mengapa Orang-orang Rohingya Mengungsi?Meski baru mendapatkan perhatian dunia setelah kejadian akhir-akhir ini, kedatangan para “manusia perahu” Rohingya ini bukan sesuatu yang tiba-tiba. Gelombang eksodus yang terbaru dimulai sejak Mei 2012, sejak meletusnya konflik di wilayah Rakhine atau Arakan yang menjadikan kelompok minoritas Rohingya sebagai sasaran kekerasan. Menurut versi resmi Pemerintah Myanmar, konflik dipicu oleh peristiwa perampokandan pembunuhan seorang wanita Buddha di Yanbye dan pembunuhan sepuluh orang Muslim di dalam busdi Taungup pada 28 Mei dan 3 Juni 2012.Mengikuti dua kejadian tersebut, kerusuhan meledak di Sittwe, Waungtaw, dan Buthidaung, lalu meluas keberbagai wilayah lain. Menurut laporan dari Human Rights Watch, aparat pemerintah Myanmar yang seharusnya memulihkan keadaan justru ikut terlibat dalam konflik tersebut (Human Rights Watch, 2012).Meskipun demikian, konflikyang meletus tahun 2012 dan berlanjut hingga sekarang ini bukan sesuatuyang berdiri sendiri. Persekusi terhadap orang-orang Rohingya di Myanmar telah dimulai sejak lama. Tahun 1950-an sampai 1960-an, etnis Rohingya diakui sebagai bagian dari Myanmar. Padatahun 1970-an pemerintah melakukan berbagai operasi militer dan berbagai mekanisme diskriminatif untuk membatasi mobilitas dan pertumbuhan orang-orang Rohingya.”Hanya dengan melihat keberanian mereka mengambil risiko untuk terombang ambing tanpa nasib yang jelas di laut, kita seharusnya dapat memahami betapa mengerikannya penindasan yang mereka alami di Myanmar”Pada tahun 1982 rezim militer mengeluarkan orang-orang Rohingya dari kategori warga negara. Sejak saat itu, represi yang dilakukan oleh negara semakin keras (untuk memahami lebih jelas tentang latar belakang konflik ini silakan baca laporan dari Human Rights Watch dan IHH). Hanya dengan melihat keberanianmereka mengambil risiko untuk terombang ambing tanpa nasib yang jelas di laut, kita seharusnya dapatmemahami betapa mengerikannya penindasan yang mereka alami di Myanmar.Yang baru dari gelombang kekerasan terhadap orang-orang Rohingya yang terakhir ini adalah keterlibatan komunitas Buddha di Rakhine. Konflik yang sebelum ini bersifat ‘vertikal’ (negara/rezim militer vs. masyarakat) berubah menjadi konflik ‘horizontal’ (masyarakat Muslim Rohingya vs. masyarakat Buddha Rakhine) yang lebih kompleks, dengan keterlibatan negara yang juga tetap terlihat nyata.Horizontalisasi konflik ini terjadi dengan penanamanwacana nasionalistik yang kuat, seperti ditunjukkan oleh kampanye oleh rezim militer maupun kelompok-kelompok radikal Buddha bahwa orang-orang Rohingya bukanlah bagian dari Myanmar, tapi para imigran gelap dari Bangladesh yang mengancam Myanmar. Tentu saja, hal ini pun bukan hal yang baru karena pada tahun 1982 pemerintah Myanmar telahmenghapus dan tidak mengakui orang-orang Rohingya sebagai warga negara Myanmar.Meskipun demikian, tingkatmobilisasi massa-nya belum pernah sedahsyat ini. Pemerintah Myanmar juga sekarang lebih leluasamenggunakanframebahwaini adalah konflik horizontal, seakan mengatakan bahwa “Anda mungkin bisa mengritik rezim yang otoriter, tapi anda tidak bisa menyalahkan kehendak rakyat”.”Aung San Suu Kyi sendiri, sang peraih Nobel Perdamaian, diam. Sebagian berpandangan bahwa respon diam ini berkaitan dengan kalkulasi elektoral. Kalau mengecam penindasan terhadap orang-orang Rohingya, ia akan kehilangan banyak suara dalam Pemilihan Umum”Aung San Suu Kyi sendiri, sang peraih Nobel Perdamaian, diam. Sebagian berpandangan bahwa respon diam ini berkaitan dengan kalkulasi elektoral. Kalau mengecam penindasan terhadap orang-orang Rohingya, ia akan kehilangan banyak suara dalam Pemilihan Umum. Namun, ada pula kecenderungan mengkhawatirkan bahwa beberapa kelompok pro-demokrasi Myanmar pun punya kecenderungan rasis. Tahun 2012, sekelompok aktivis pro-demokrasi Myanmar yang mengasingkan diri ke Jepang mendukung rencana Junta Militer untukmengusir orang-orang Rohingya ke negara lain.Mengapa Negara-negara Tetangga Tidak Mau Menerima Pengungsi Rohingya?Semua manusia yang warastentu terketuk hatinya melihat rombongan manusia yang kurus kering dan penuh luka berdempetan di kapal-kapal yang dapat karam sewaktu-waktu.Namun, “negara” bukanlahsekedar kumpulan individu-individu manusia. Seringkali, aparatur negara berpikir dengan menempatkan negara sebagai prioritas utama. Dalam bahasa kajian hubungan internasional, negara ditempatkan sebagai“referent object”-nya. Hal ini membuat segala sesuatu diukur dengan mempertimbangkan prioritas utama tersebut.Dalam kacamata berpikir seperti inilah, rombongan pengungsi Rohingya teridentifikasi sebagai beban dan ancaman. Mereka dianggap dapat menjadi beban, karena berarti sumber daya nasional yang terbatas ini sebagian harus disalurkan untuk membantu orang lain yang “bukan bagian dari kita”. Mereka juga dianggap dapat menjadi ancaman, karena asal usul yang tidak jelas, sehingga dapat memunculkan ancaman stabilitas berupa kriminalitas atau bahkan terorisme. Dengan pertimbangan demikian, fakta bahwa mereka adalah manusia seringkali terlupakan.”Di Malaysia pun, berbagai kelompok masyarakat, termasuk seorang Mufti Agung, mengecam tindakanpemerintah Malaysia yang memalukan”Namun, sangat melegakan untuk melihat bahwa rakyat negara-negara tetangga itu banyak yang masih memiliki hati. Nelayan Aceh memandu para pengungsi mendarat ke pantai. Lembaga-lembaga kemanusiaan berlomba dalam kebaikan untuk membantu para pengungsi itu.Broadcastberisi ajakan kepedulian beredar di mana-mana (saat anda membaca artikelini, barangkali di HP anda sedang ada beberapabroadcastsemacam itu). Di Malaysia pun, berbagai kelompok masyarakat, termasuk seorang Mufti Agung, mengecam tindakanpemerintah Malaysia yang memalukan.Apa yang Dapat Kita Lakukan?Dengan kondisi yang demikian, apa yang kita dapat lakukan? Pertama-tama, di tingkat individu, tentu saja kita harus mengupayakan bantuan dengan apapun yang kita bisa. Salurkan bantuan ke lembaga-lembaga yang terpercaya dan memiliki program yang jelas.Dalam jangka pendek dan menengah, kita harus memikirkan cara untuk menolong para pengungsi Rohingya dengan lebih berkelanjutan. Kita harus memikirkan tentang bagaimana setelah ini. Di manakah mereka akan ditempatkan? Bagaimana cara membuat mereka dapat nyaman untuk mulaiberaktivitas normal selayaknya manusia yang bermasyarakat? Apa saja infrastruktur yang harus dibangun? Bagaimana pendanaannya? Dan seterusnya.Tapi, penting untuk mengingat bahwa perhitungan ini adalah alatbantu bagi kemanusiaan, bukan sebaliknya. Tidak boleh kita tiba pada kesimpulan bahwa “karenakita tidak punya sumber daya, kita tidak perlu menolong”.Yang kedua, negara-negaratetangga yang menjadi tempat pendaratan merekaharus diingatkan bahwa kemanusiaan harus menjadi prioritas utama. Masyarakat harus terus menekan pemerintahnya sendiri untuk terus peduli.”…negara-negara tetangga yang menjadi tempat pendaratan mereka harus diingatkan bahwa kemanusiaan harus menjadi prioritas utama. Masyarakat harus terus menekan pemerintahnya sendiri untuk terus peduli”Dalam konteks Indonesia, penting untuk mengingatkan bahwa Indonesia dibuat tidak untuk menjadi sekat. Nasionalisme kita bukan nasionalisme sempit. Bukan nasionalisme chauvinis yang melihat diri sebagai bangsa terpilih sehingga berhak menindas atau membiarkan penindasan pada manusia yang lain.Nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang tumbuh di taman internasionalisme. Nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang menggerakkan kita untuk peduli pada nasib mereka yang tertindas. Dengan demikian, mengkhianati kemanusiaan, meskipun dengan alasan kepentingannasional, adalah pengkhianatan terhadap alasan keberadaan Indonesia itu sendiri.Berkaitan dengan kedua hal tersebut, gagasan tentang pendirian sebuah institusi atau mekanisme pendanaan global untuk pengungsi (baik secara umum maupun khusus untuk masalah Rohingya) yang lebih efektif menjadi sebuah ide yang menarik. Jika negara-negara berkeberatan, kita bisa membebankan sebagian sumber dana tersebut pada perusahaan-perusahaan global yang menikmati keuntungan besar dari ekonomi global. Hal ini akan membantu negara-negara tetangga untuk menyiapkan infrastruktur yang dibutuhkan untuk membantu para pengungsi.Namun, hal ini harus dibarengi dengan upaya untuk menyelesaikan akar dari krisis Rohingya ini, yaitu eksklusi dan diskriminasi terhadap orang-orang Rohingya di Myanmar. Bantuan kemanusiaan hanyalah solusi sementara. Masalah utamanya berupa eksklusi dan diskriminasi politik berdasarkan identitas ras harus diselesaikan. Tanpa itu, pertolongan terhadap orang-orang Rohingya justru akan dimanfaatkan oleh pemerintah yang menindas mereka. Pemerintah yang menindasmereka justru bisa dengan lancar menjalankan upaya pengusiran sistematis terhadap orang-orang Rohingya, karena kini para korban tersebut dapat “ditampung” di tempat lain.”…dalam jangka menengahdan panjang (bukan berartilama dan nanti-nanti), komunitas internasional, termasuk negara-negara ASEAN seperti Indonesia dan Malaysia, harus memulai upaya diplomasi untuk mengakhiri persekusi terhadap komunitas Rohingya di Myanmar”Karena itu, dalam jangka menengah dan panjang (bukan berarti lama dan nanti-nanti), komunitas internasional, termasuk negara-negara ASEAN seperti Indonesia dan Malaysia, harus memulai upaya diplomasi untuk mengakhiri persekusi terhadap komunitas Rohingya di Myanmar. Harus ada upaya diplomatis untuk membuatpemerintah Myanmar merasa bahwa keuntunganmelanjutkan persekusi jauh lebih kecil dari biaya yang harus ditanggung olehpemerintahnya jika terus melanjutkannya. Tentu saja, hal ini merupakan ujian bagi ASEAN yang terkenal dengan norma “non-interference”-nya.Apa gunanya ASEAN bersatu kalau tidak mampumelindungi manusia-manusia yang ada di dalamnya?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *