artikel

Cacatnya Ideologi Hizbut Tahrir

 

cacatnya ideologi HTI
demo HTI


Alam Islam – Di emperan Mesjid Umar al Faruq, Pesantren Hidayatullah Makassar, ba’da sholat Dhuhur, sekitar 1,5 tahun yang lalu. Saya terlibat bincang-bincang dengan seorang kawan (belum trlalu lama kenal) dari salah satu gerakan pengusung Khilafah, saat itu sedang menyelesaikan program S3 di salah satu perguruan tinggi ternama di Makassar.

Setelah lama berdiskusi terkait keikutsertaan kaum muslim dalam pemilu dan parleman, kawan saya ini tetap ngotot bahwa hal itu tidak boleh. Sebab itu sama dengan ta’awun atas kebatilan dan kesyirikan demokrasi. Sementara, sy sendiri, secara pribadi menerima dan menghormati argumen2 beliau, namun tetap memandang perlunya ada dari elemen umat yg terlibat di dalamnya. Walau tidak ada maslahatnya, tapi minimal mudharat yg bakal lahir dari mereka yg nantinya bakal menentukan kebijakan hukum bisa diminimalisir.

Berikut potongan akhir dialog kami (sepanjang yg ana masih ingat) yg tentu saja ini mewakili pribadi beliau, dan bukan mewakili kelompoknya yg mungkin saja memiliki alasan yg lebih logis dan syar’i.

Lantaran sudut pandang kami tetap tidak ketemu, maka sy pun bertanya.
Saya: “Begini akh, apakah antum sadar, mengapa antum dan kawan-kawan antum begitu bebas meneriakkan khilafah, mengkafir syirikkan demokrasi, serta mencaci orang-orang yang terlibat dalam sistem?”.

Kawan saya: (diam).

Saya: “Tahukah antum mengapa izharus sunnah dan syiar Islam berupa jenggot, cadar, celana cingkrang, sholat berjamaah, majelis-majelis ilmu bisa dengan mudah -alhamdulillah- kita amalkan?”.

Kawan saya: (diam).

Saya: “Kira-kira kalau ditahun2 80-an sampai awal 90-an, apa antum bisa sebebas ini meneriakkan konsep-konsep negara Khilafah di Indonesia?”.

Kawan saya: (tetap diam).

Saya: “Itu karena masih ada saudara-saudara kita yang tetlibat dan duduk dalam parlemen yg selama ini kita hujat…”. Jawab saya.

Akan tetapi, kawan saya tetap ngotot dengan hujjahnya. Lalu putar-putar pada pembicaraan awal tanpa masuk pada subtansi yang ana tanyakan di atas. Setelah dia selesai, saya kembali bertanya dengan nada heran.

Saya: “Yang sy tahu, antum dan istri antum keduanya PNS. Dan sekarang, antum melanjutkan pendidikan dengan biaya dari negara yg sistemnya antum kafir-kafirkan. Bagaimana ini?”.

Kawan saya menjawab (ana ingat betul): “Yang penting tdk di sistem. Kami seperti terzalimi”.

Saya: “Jadi PNS kan ada sumpah dan janji, ia seperti sebuah akad. Diantaranya antum wajib taat pada hukum, menghormati seluruh yang terkait dengan negara dan selainnya? Dan bukankah menjadi PNS jg sama dengan taawun dalam mengurus negara dan melanggengkan sistem?”.

Kawan saya: “Itu tadi, kami ini terzalimi”.

Saya: “Saya kira Islam tidak menyukai kita rida hidup dalam keterzaliman selama kesempatan keluar darinya ada, bukan begitu Akh?”.

Kawan saya: (diam).

Saya: “Kalau ada kesempatan untuk meringankan kezaliman, atau bahkan lebih bisa memberi maslahat bagi semisal antum dan umat secara umum, dimana kesempatan untuk itu terbuka lebar, apa boleh kita ambil?”.

Kawan saya: “(agak bingung), tidak, sebab itu terkait dengan sistem”.

Saya: “Jadi nggak usah ada muslim yang baik agamanya yang duduk di dalamnya?”.

Kawan saya: “Kita tetap berjuang dari luar, dan memahamkan umat”.

Saya: “Kalau yg duduk dlm sistem itu orang-orang liberal, syiah, kafir dan selainnya, apakah mereka akan tinggal diam menyaksikan antum dan kawan2 teriak khilafah, mengkafirkan sistem, serta syiar2 lainnya”.

Kawan saya: (diam).

Saya: “Jadi, langkah konkrit antum untuk maslahat umat saat ini (kebetulan pas musim kampanye) yang sifatnya mendesak guna menjaga agama dan kehormatan mereka apa?”

Kawan saya: “Kita berjuang dari luar, memahamkan umat tentang pentingnya kembali pada khilafah”.

Saya: “Kalau sistem tidak mendukung karena tdk ada orang islam yg baik2 di dalamnya bgm?”.

Saya: “Begini akh, terkait sistem ini, menurut saya ada satu dari tiga alternatif. Mengambil negara ini dan ini tdk mungkin krn kita tdk punya kekuatan. Atau, tinggalkan seluruhnya, biarkan org ateis, liberal, syiah dan kafir mengaturnya, mengeluarkan hukum untuk kita dan kemudian kita jadi rakyat terzalimi dan dikejar-kejar saja. Atau, kita terlibat, kendati tdk ada manfaatnya, tapi minimal mudharat yg bakal timbul bisa diminimalisir. Apa ada alternatif keempat? Dan kira2 antum pilih yg mana?”.

Kawan saya: “(tidak menjawab dan tetap ngotot dgn pernyataan awalnya).

Diakusi pun berakhir dengan tetap hangat dan bersahabat. Sebab masing-masing ada urusan lain yg harus dikerjakan. Sekitar seminggu kemudian, saya lihat beliau jg hadir dalam seminar dan bedah buku kami “Fiqih Demokrasi” di Kampus Unismuh, yang mana saat itu sy dipanel dengan (kalo gak salah) ketua DPW HTI kota Makassar.

sumber

Tinggalkan Balasan